DICKY RIANDI SANDRIA. UPAYA PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN MELALUI PENDEKATAN PHBM.

(STUDI KASUS DI HUTAN LINDUNG BKPH CIKAJANG KPH GARUT)

(VIII + 30 + Lampiran)Kawasan Hutan BKPH Cikajang KPH Garut berdasarkan penjabaran SK. Menteri Kehutanan Nomor : 195/Kpts-II/2003 merupakan hutan lindung, yang memiliki luas 10.127,96 Ha atau 12,43% dari luas kawasan hutan KPH Garut Sesuai dengan fungsinya sebagai hutan lindung, maka fungsi utama hutan adalah untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa. Selain itu fungsi lainnya adalah untuk melindungi nilai budaya dan sejarah bangsa yang dimiliki oleh hutan tersebut, serta mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam. Dari hasil Audit tahun tahun 2006, terjadi penurunan potensi hutan di BKPH Cikajang menjadi tanah kosong seluas 1.128,81 Ha, yang dikelompokan lagi menjadi tanah kosong yang dapat direboisasi seluas 946,79 Ha (9,35%) dan tanah kosong tidak dapat direboisasi seluas 182,02 Ha (1,80%).Disamping itu penurunan potensi hutan tersebut disebabkan oleh maraknya kembali perambahan hutan oleh masyarakat desa sekitar hutan (yang umumnya petani sayuran). Luas hutan yang dirambah lebih kurang 1.905,16 Ha dengan jumlah perambah 2.621 jiwa pada tanah kosong dan hutan yang bertegakan, dengan jumlah perambah 2.621 Jiwa.Adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dan pengelolaan sumberdaya hutan, maka terjadi konflik kepentingan antara Perum Perhutani sebagai pengelola dan masyarakat desa. Keadaan ini dipicu oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, budaya bertani secara turun temurun, kondisi lahan yang subur, kepemilikan lahan yang rendah serta sosial politik Upaya penanganan perambahan yang pernah dilakukan pada tahun 2003 adalah Operasi Wana Laga, namun keberhasilannya hanya temporal dalam jangka waktu tiga tahun perambahan marak kembali. Untuk menangani perambahan diawali dengan kegiatan konsultasi publik dan penyuluhan dengan tujuan untuk membangun kesepahaman atau komitmen antara Perhutani, masyarakat dan para pihak. Pendekatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan reboisasi dilakukan dengan pola agroforestry, sedangkan upaya untuk mengalihkan lokasi dan profesi perambah dilakukan usaha produktif melalui pengembangan kemitraan.Tindakan keamanan yang dilakukan berupa tindakan persuasif berupa pembinaan, sedangkan tindakan refresif berupa penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera kepada perambah, meningkatkan kesadaran, penataan serta pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung.Hutan lindung yang ideal di BKPH Cikajang diharapkan akan terwujud bila permasalahan perambahan hutan dapat terselesaikan.

Perkembangan Teknologi kehidupan dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e seperti E-Commerce, E-Government, E-Education, E-Library, E-Journal, E-Medicine, E-Laboratory, E-Biodiversitiy, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika.

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit menjadi faktor penting untuk meningkatkan pelayanan sekaligus penghematan bagi rumah sakit dan kini telah menjadi salah satu standar mutu sebuah rumah sakit. Otomatisasi/komputerisasi sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen merupakan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Banyak lembaga kesehatan dan rumah sakit telah mendapat manfaat dari peralatan canggih ini.

Dengan kemajuan perkembangan rumah sakit di Indonesia, baik dari aspek administratif atau teknologi, maka proses pelayanan kesehatan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan mutu rumah sakit dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung, dimana salah satu fasilitas pendukung tersebut adalah aplikasi teknologi informasi dalam bidang sistem informasi manajemen rumah sakit.

Kata Kunci : E-Medicine, Sistem Informasi,Teknologi Informasi, Sistem Informasi Pelayanan, Efesiensi

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti E-Government, E- Commerce, E-Education, E-Medicine, E-Laboratory, dan lainnya, yang kesemuanya itu berbasiskan elektronika.

E-Government sudah lama dicanangkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan pada kantor-kantor pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan E-Government tidaklah semudah yang diperkirakan, banyak hambatan yang dihadapi di dalam implementasinya, khususnya di kantor pemerintah daerah. Sumberdaya manusia yang menjalankan implementasi teknologi informasi pada E-Government merupakan hambatan utama, selain penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dan lembaga yang menangani implementasi E-Government.

Implementasi E-Government dibutuhkan upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif dalam semua bidang guna dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi secara optimal di sektor pemerintahan. Mengingat kemampuan sebagian besar pemerintah daerah sebagai pemain utama dalam otonomi daerah saat ini dalam bidang teknologi informasi masih sangat rendah baik dalam hal penguasaan SDM ataupun penyediaan dana, maka dibutuhkan alternatif dukungan untuk dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah dengan penyediaan konsep rencana strategis pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan daerah, dan konsep penggunaan teknologi open source dalam penyediaan aplikasi-aplikasi pemerintahan.

Satu hal yang perlu diingat yaitu pembangunan sistem E-Government harus continue dan tidak boleh terhenti di satu titik. Setiap pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan adanya pembangunan website saja yang merepresentatifkan daerah mereka, akan tetapi secara total melaksanakan agenda E-Government untuk dapat merealisasikan efisiensi, perbaikan pelayanan publik, transparansi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain, kita dapat memandang bahwa implementasi E-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum.

Kata Kata Kunci : E-Government, Pemerintahan, Teknologi Informasi, Sumberdaya Manusia, Biaya